Riwayat Hong Kong

 Riwayat Hong Kong

Perkembangan Perancangan Undang-Undang (UU) Ekstradisi membuat Hong Kong harus memberikan atau kembalikan beberapa orang yang diinginkan pemerintah Cina untuk kali pertamanya dalam riwayat di daerah sisa koloni Inggris ini.

Beberapa puluh ribu rakyat Hong Kong juga mengadakan tindakan besar untuk tuntut penangguhan koreksi RUU Ekstradisi itu. Pimpinan atau Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, ada pada kondisi terjepit. Diberitakan ABC, Lam yang baru memegang semenjak 1 Juli 2017 lantas harus langsung bertemu dengan kemarahan rakyatnya.

Di lain sisi, Lam nampak mendapatkan desakan hebat dari Cina. Ditambah, parlemen Hong Kong sekarang ini dikendalikan oleh partai pro-Beijing. Cina ternyata mulai lupakan janjinya untuk memberi kebebasan ke Hong Kong, minimal untuk 50 tahun ke depan semenjak daerah ini dikembalikan oleh Inggris pada 1997.

Kesepakatan Nanking

Riwayat rekanan Hong Kong, Cina, dan Inggris memang unik dan cukup susah. Daerah Hong Kong yang terbagi dalam beberapa pulau penting serta beberapa ratus pulau-pulau kecil, sebelumnya punya Kekaisaran Cina pada saat Dinasti Qing yang berdiri semenjak 1644 Masehi.

Kekalahan Dinasti Qing dari kongsi dagang punya Inggris yaitu East India Company (EIC) dalam Perang Opium Pertama (1839-1842) membuat Cina harus melepas Pulau Hong Kong sesuai dengan Kesepakatan Nanking atau The Treaty of Nanking yang diberi tanda tangan pada 29 Agustus 1842. Pulau Hong Kong cuman adalah satu sisi dari keseluruhnya daerah yang disebutkan Hong Kong sekarang ini.

Buku The Taking of Hong Kong (1999) yang diatur Susanna Hoe serta Derek Roebuck mengatakan jika faksi Dinasti Qing menyebutkan Kesepakatan Nanking untuk perundingan yang tidak adil serta baru pertama-tama dilaksanakan oleh kewenangan di daerah Cina dengan faksi asing.

Disebutkan tidak adil sebab Cina harus memberikan Pulau Hong Kong, dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya ke Kerajaan Inggris. Sedang daerah lain di teritori itu masih dengan status disewa Inggris dari Dinasti Qing, contohnya Semenanjung Kowloon. Ada juga beberapa daerah yang lain belum terjamah, termasuk juga daerah yang nanti disebutkan New Territories.

Tidak itu saja, beberapa dermaga punya Cina sangat terpaksa dibuka untuk kebutuhan perniagaan asing. Ditambah, Dinasti Qing harus bayar tukar rugi ke Inggris dalam jumlah yang cukup banyak.

Konvensi Peking

Kekecewaan Dinasti Qing pada Kesepakatan Nanking menyebabkan pecahnya Perang Opium Ke-2 semenjak 1856. Perang ini, catat Steve Tsang dalam A Kekinian History of Hong Kong: 1841-1997 (2007), berlangsung sebab Inggris memandang Cina tidak berhasil tingkatkan perdagangan serta jalinan diplomatik.

Kembali lagi, Cina tertekan serta pada akhirnya menyerah. Pangeran Gong yang sebagai wakil Dinasti Qing harus harus buka meja perundingan. Kesempatan ini tidak cuma dengan Inggris saja, tetapi dengan Perancis serta Rusia.

Pangeran Gong diminta meneken dua persetujuan dengan Lord Elgin sebagai wakil Inggris, dan Baron Gros dari Perancis, pada 24 Oktober 1860 dalam kesepakatan yang disebutkan Konvensi Peking, dengan Nikolay Ignatyev yang sebagai wakil Kekaisaran Rusia.

Menurut buku A Biographical Sketch-book of Early Hong Kong (2005) karya G.B. Endacott, Cina harus memberikan Semenanjung Kowloon, yang sekarang jadi sisi dari daerah administratif Hong Kong, dengan cara sah ke Inggris. Awalnya, semenjak Maret 1860, Inggris masih sewa daerah Kowloon dari Dinasti Qing.Mengenai isi Konvensi Permainan mesin slot Peking di antara Cina dengan Perancis serta Rusia berisi beberapa poin yang lain serta tidak berkaitan dengan posisi Hong Kong.

Konvensi Peking tahun 1860 rupanya masih ada lanjutannya. Tanggal 9 Juni 1898, diberi tanda tangan Konvensi Peking Ke-2. Inggris dengan maksud menguatkan hegemoninya atas daerah Hong Kong.Kerajaan Britania Raya berasa harus mengupdate penguasaannya atas Hong Kong yang bersamaan perubahan jaman serta pemerintahan pemerintahan yang tetap bertukar.

Ada peluang nanti diketemukan daerah baru di seputar Hong Kong yang mempunyai banyak pulau kecil. Inggris akan mendapatkan kelonggaran untuk memperlebar daerah yang dikuasainya di teritori Hong Kong serta sekelilingnya setiap saat.

Dikembalikan ke Cina

Daerah Hong Kong pernah ditempati Jepang semenjak 25 Desember 1941 bersamaan kekalahan Sekutu, termasuk juga Inggris, dalam Perang Dunia Ke-2. Tetapi, Sekutu pada akhirnya kembali menang hingga Hong Kong dikembalikan ke Inggris terhitung tanggal 30 Agustus 1945.

Pada 19 Desember 1984, diadakan Maklumat Bersama-sama Cina-Britania di Beijing. Didalamnya, pemerintah Cina mempersilakan Inggris untuk meneruskan kedaulatannya atas Hong Kong (termasuk juga Pulau Hong Kong, Semenanjung Kowloon, serta New Territories) sampai 1 Juli 1997.

Sesudah periode itu selesai, Inggris harus kembalikan Hong Kong ke pemerintah Cina. Karena itu, semenjak 1 Juli 1997, Hong Kong dipulangkan oleh Inggris serta jadi wilayah administratif spesial pertama di Cina.

Walau demikian, pemerintah Cina belum dapat mengatur Hong Kong dengan cara penuh, minimal sampai 50 tahun sesudah penyerahan dari Inggris, terkecuali ada perkembangan dalam perjalanannya kelak.Konsep pemerintahan yang disetujui untuk Hong Kong, ucap Peter Russell serta David O'Brien dalam Judicial Independence in the Age of Democracy (2001), ialah "Satu Negara Dua Skema".

Berarti, Hong Kong memang termasuk juga daerah Cina tetapi punyai skema yang lain. Hong Kong dipandang daerah spesial dengan mewakilkan kepemimpinan dalam skema pemerintahan republik (sosialis) walau bukan juga satu negara yang betul-betul berdiri dengan sendiri.

Sampai 1/2 era kedepan semenjak 1 Juli 1997, pemerintah Cina semestinya tidak mencampuri kepentingan internal Hong Kong, termasuk juga dengan "tuntut" diaplikasikannya kerja sama ekstradisi yang rupanya memantik gelombang tindakan massa serta menggegerkan dunia.